Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan jika transaksi bisnis menyangsikan beberapa keseluruhan Rp 349 triliun yang disingkap oleh Pusat Laporan Analisis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK) diperhitungkan sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Mahfud, TPPU lebih beresiko daripada tindak korupsi.
“Pencucian uang lebih bahaya. Jika saya korupsi, terima suap Rp1 miliar, dipenjara, usai. Itu mudah masalahnya. Tetapi bagaimana uang yang masuk ke dalam istri saya? Itu menyangsikan, dicari oleh PPATK. Bagaimana dengan perusahaan atas namanya?” tutur Mahfud dalam pertemuan jurnalis di Kantor Kemenkopolhukam, Senin, 20 Maret 2023.
Hewan Vertebrata Pemahaman Ciri-Ciri Contoh dan Kategorisasinya
Mahfud MD Akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Rp 349 T, Komisi III: Tidak Perlu
Menurut Mahfud, pengungkapan korupsi lebih gampang daripada pengungkapan TPPU. Karena, menurut Mahfud, pengungkapan TPPU memakan waktu yang panjang dan mengikutsertakan banyak faksi. Sementara korupsi cuma sebagai perlakuan bikin rugi keuangan negara, membuat bertambah diri kita, dan menantang hukum.
“Kami menyaksikan Undang-Undang TPPU itu dalam rencana cari yang lebih besar dibanding korupsi. Sebetulnya itu semakin lebih besar jika dicari, dapat semakin besar dari korupsi dasarnya. Nach, ini sisi dari yang sudah dilakukan PPATK sesuai Undang-Undang,” kata Mahfud.
Mahfud Md awalnya mengatakan terima laporan terkini dari PPATK masalah transaksi bisnis menyangsikan yang sudah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Bila awalnya nilai keseluruhan transaksi bisnis capai Rp 300 triliun, sekarang semakin bertambah jadi Rp 349 triliun.
Persiapan Operasi Kereta Cepat Ditanyakan
Disamping itu, Mahfud menyebutkan transaksi bisnis menyangsikan itu ada juga adanya kemungkinan tidak cuma dilaksanakan oleh karyawan Kementerian Keuangan.
“Satu kali lagi, itu tidak selamanya terkait dengan karyawan di Kementerian Keuangan. Itu kemungkinan yang ngirim siapa ke siapa, dan sebagainya, dan itu kemungkinan bukan uang negara,” tutur Mahfud.
Mahfud menyebutkan modus TPPU yang terjadi adanya kemungkinan memakai modus perusahaan atas nama keluarga dan pemilikan asset barang bergerak atau tidak bergerak atas nama faksi lain.
Disamping itu, menurut Mahfud Md, TPPU diperhitungkan dilaksanakan membuat perusahaan cangkang dan mengurus hasil kejahatan sebagai usaha supaya keuntungan hasil operasional perusahaan itu jadi syah, selanjutnya memakai rekening atas nama seseorang untuk simpan hasil kejahatan.
“Maka janganlah secara langsung beranggapan ‘wah, Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 triliun, tidak! Ini transaksi bisnis menyangsikan dan banyak mengikutsertakan orang luar, orang yang punyai sentuhan-sentuhan dengan, kemungkinan, orang Kementerian Keuangan,” kata Mahfud.
Kasus transaksi bisnis menyangsikan beberapa ASN jadi perhatian sesudah tersingkapnya kasus Rafael Alun Trisambodo. Sisa petinggi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu dijumpai mempunyai harta kekayaan yang nilainya dipandang tidak lumrah.
PPATK selanjutnya menyebutkan sudah memberikan Laporan Hasil Analisis (LHA) Rafael Alun ke penegak hukum semenjak 2012. Nilai transakti menyangsikan Rafael capai Rp 500 miliar. Mahfud Md selanjutnya mengatakan dianya terima laporan dari PPATK masalah ada transaksi bisnis ganjil sebesar Rp 300 triliun yang sudah dilakukan oleh beberapa karyawan Kementerian Keuangan.
Ruang Kepala BTP Semarang Disegel Saat OTT KPK
7 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Mahfud MD Akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Rp 349 T, Komisi III: Tidak Perlu
Persiapan Operasi Kereta Cepat Ditanyakan
Menunggu Keberadaan Satuan tugas Transaksi bisnis Ganjil
Sri Mulyani Bandingkan Data Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun dengan Versus Mahfud MD
Paling populer: Data Sri Mulyani dan Mahfud MD masalah Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 T Rupanya Sama, Berhati-hati Waktu Memakai QRIS
Data Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun, Sri Mulyani: Sama dengan Mahdfud MD, Berbeda Presentasinya
Referensi Informasi
Polri Gelar Operasi Ketupat 2023 Temui Arus Mudik, Ikutsertakan 148.261 Personil Kombinasi
1 jam yang lalu
Pengasuh Pesantren di Tangkai Setubuhi 17 Santri, Polisi: Dilaksanakan Semenjak 2019
2 jam yang lalu
Dewas KPK Panggil Firli Bahuri Cs masalah Pengaduan Pelanggaran Etik, Alex: Kami Siap untuk Dimintai keterangan
3 jam yang lalu
Bukti Terbaru masalah OTT KPK di Lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA Jawa tengah
4 jam yang lalu
PPKM Telah Ditarik, Anggota DPR Meminta Persyaratan Perjalanan Tidak Dipersulit
6 jam yang lalu
OTT KPK di Semarang dan Jakarta Terkait Suap Balai Perkeretaapian DJKA Jawa tengah
15 jam yang lalu
Mahfud Md Emoh Tanggapi Sangkaan Pembocoran Document KPK oleh Firli Bahuri
16 jam yang lalu
Ade Armando Tergabung ke PSI
18 jam yang lalu
Anas Urbaningrum Bebas dari Lapas Sukamiskin: Terima Kasih, Saya Diantarkan Kepala Sekolah
20 jam yang lalu
Pengadilan Tinggi DKI Gagalkan Keputusan PN Jakarta Pusat Masalah Penangguhan Pemilu
21 jam yang lalu
Mahfud MD Akan Wujud Satuan tugas Susuri Transaksi bisnis Rp 349 T, Komisi III: Tidak Perlu
54 menit yang lalu
Bagaimana tangapan Komisi III DPR RI masalah saran Mahfud MD yang hendak membuat satuan tugas untuk mencari transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun.
Persiapan Operasi Kereta Cepat Ditanyakan
1 jam yang lalu
4 bulan mendekati tenggat operasionalisasi, pola operasi dan perawatan kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda.
Menunggu Keberadaan Satuan tugas Transaksi bisnis Ganjil
1 jam yang lalu
Beberapa transaksi bisnis ganjil yang diketemukan oleh Mahfud MD ramai dibicarakan masyarakat luas.
Sri Mulyani Bandingkan Data Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun dengan Versus Mahfud MD
2 jam yang lalu
Sri Mulyani memperbandingkan data transaksi bisnis menyangsikan di Kemenkeu Rp 349 triliun kepunyaannya sama yang dikatakan Mahfud MD.
Paling populer: Data Sri Mulyani dan Mahfud MD masalah Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 T Rupanya Sama, Berhati-hati Waktu Memakai QRIS
6 jam yang lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan data Kemenkeu dan data Mahfud MD masalah transaksi bisnis menyangsikan atau transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun.
Data Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun, Sri Mulyani: Sama dengan Mahdfud MD, Berbeda Presentasinya
15 jam yang lalu
Sri Mulyani menerangkan jika data Kemenkeu masalah transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun sama yang dikatakan Mahfud MD.
Anggota DPR Ragukan Satuan tugas yang Dibuat Mahfud Md: Banyak Satuan tugas Ujungnya Masuk Laut
16 jam yang lalu
Mahfud Md menjelaskan akan membuat satuan tugas yang hendak menyelidik penemuan transaksi bisnis menyangsikan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
Mahfud Md Emoh Tanggapi Sangkaan Pembocoran Document KPK oleh Firli Bahuri
17 jam yang lalu
Mahfud Md cuma sedikit memberi komentar, lalu langsung keluar dari lokasi pertemuan jurnalis.
Anggota Komisi III DPR Bandingkan Kasus TPPU di Kemenkeu dengan Ratna Sarumpaet
17 jam yang lalu
Menurut Benny, anehnya laporan itu malah umumnya diberikan ke Kemenkeu.
Terbaru Usaha: Ijin Konsesi Kereta Cepat 80 Tahun, Mulai Mei Dana Untuk Hasil Sawit Diteruskan
18 jam yang lalu
Informasi terbaru sampai sore diawali dari Kemenhub telah setuju meluluskan ekstensi konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Paling populer di Nasional
Bukti Terbaru masalah OTT KPK di Lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA Jawa tengah
5 jam yang lalu
Deretan Respon Selesai Anas Urbaningrum Bebas, dari Besar Pasek Suardika sampai AHY
4 jam yang lalu
Dewas KPK Mulai Melangsungkan Pemeriksaan pada Firli Bahuri Cs Esok
19 jam yang lalu
KPK Sita Gepokan Uang Rupiah dan Asing saat OTT di Semarang dan Jakarta
14 jam yang lalu
Masalah Pambatalan Penangguhan Pemilu, KPU Berikan Kasus Partai Sempurna ke Bawaslu
16 jam yang lalu
18 jam yang lalu
Pengasuh Pesantren di Kabupaten Tangkai Diamankan, Setubuhi 17 Santri
21 jam yang lalu
Anas Urbaningrum Berbicara Scenario yang Membuat Masuk Penjara
14 jam yang lalu
Anas Urbaningrum: Jika Ada yang Berasa Termusuhi, Itu Resiko Perjuangan Keadilan
19 jam yang lalu
OTT KPK di Semarang Terkait Suap Project Trek Lay-out Stasiun Tegal
15 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Ruang Kepala BTP Semarang Disegel Saat OTT KPK
7 menit yang lalu
Mendag Evaluasi JakCloth Ramadan 2023
16 menit yang lalu
Profile Menteri ESDM Bijakin Tasrif, Diketemukan Bocor Document KPK di Kementeriannya
36 menit yang lalu
Nurul Ghufron dan Alexander Marwata Datang di Kantor Dewas KPK untuk Verifikasi Kasus Endar Priantoro
38 menit yang lalu
Gelar Sidang Vonis Banding Ferdy Sambo Cs, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dijaga Ketat
43 menit yang lalu
Evaluasi Pasar Murah, Mendag: Warga Gampang Dapat Bapok
46 menit yang lalu
Amnesty Protes Penangkapan Aktivis Papua karena Dengan lebaran Menuntut Pembebasan Victor Yeimo
1 jam yang lalu
Polri Gelar Operasi Ketupat 2023 Temui Arus Mudik, Ikutsertakan 148.261 Personil Kombinasi
1 jam yang lalu
7 Point Pengakuan Anas Urbaningrum sesudah Bebas dari Lapas Sukamiskin
1 jam yang lalu
Empat Orang yang Tertangkap OTT Sangkaan Kasus Korupsi Perkeretaapian Datang di Gedung KPK
2 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo
