Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun menjelaskan, faksinya pernah melangsungkan survey dan konsentrasi grup discussion (FGD) masalah jalan berbayar electronic atau elektronik road pricing (ERP) pada Desember 2021. Hasilnya ialah mereferensikan gubernur DKI untuk mempersiapkan kembali gagasan implementasi ERP dengan menggodok Ketentuan Wilayah (Perda).
“ERP ini ialah tingkatan seterusnya sesudah sistem limitasi jalan raya yang dahulu kita pernah kerjakan 3 in 1 lalu ganjil genap,” katanya ke Tempo, Jumat, 20 Januari 2023.
“Dan sesudah semua penyiapan baik peraturan dan prasarana yang lain siap, ya cara setelah itu ERP,” lanjut ia.
Peraturan biaya ERP diharap sanggup menggerakkan warga untuk berpindah memakai angkutan umum. Survey itu memperlihatkan 83,55 % informan mengharap ERP akan kurangi kemacetan di Ibu Kota.
Perusahaan Induk Google PHK 12.000 Pegawai karena Konsentrasi pada Kenaikan AI
Sementara 52,4 % informan menginginkan uang hasil dari penerapan jalan berbayar digunakan untuk menambahkan bantuan transportasi umum. Dengan demikian, jasa angkutan umum akan bertambah.
Keseluruhan informan yang ikuti survey sekitar 1.730 orang. Sebagian besar informan berumur 26-34 tahun kemarin diikuti 27-25 tahun dan 34-43 tahun.
Penjaringan inspirasi warga dilaksanakan secara online atau online memakai program Google Survei. Sistem survey ialah purposive sample dan leading question berbentuk opsi double.
Menurut Haris, peraturan ERP ialah sisi dari push and pull kebijakan yang digagas sejak dari dahulu. Maksudnya untuk gantikan limitasi kendaraan dengan mekanisme ganjil genap.
“Bahkan juga pada periode lalu telah masuk ke tahapan tender dan telah ada juaranya, tapi tidak berhasil dikerjakan,” tutur ia.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono minta warga untuk memberi opini mengenai gagasan pemerlakukan jalan berbayar atau ERP.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta disampaikan tetap membuat implementasi mekanisme jalan berbayar atau Elektronik Road Pricing (ERP) di Ibu Kota.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menjelaskan jika kemacetan yang terjadi di Jakarta normal kembali seperti saat sebelum wabah Covid-19.
Karena gerakan kendaraan yang paling padat itu, diprediksi pengendara alami rugi waktu sekitaran 30 menit dalam perjalanannya.
Polda Metro menyarankan supaya biaya parkir di Jakarta dibuat mahal, terhitung di beberapa gedung pemerintahan. Supaya masyarakat berpindah ke transportasi umum.
Polda Metro Jaya berasa peraturan jalan berbayar electronic (ERP) dibutuhkan di Jakarta untuk memaksakan beberapa orang berpindah ke transportasi khalayak
Negara tetangga, Singapura sudah memakai Mekanisme ERP mulai September 1998 dengan ongkos S$197 juta,
Mekanisme ganjil genap Jakarta umumnya berlaku pada Senin sampai Jumat jam 06.00-10.00 WIB dan 16.00-10.00 WIB. Cuti bersama Imlek ini hari.
Wihara Dharma Bhakti atau Kim Tek Le di Petak Sembilan, Jakarta Barat menjadi satu diantara pusat perayaan Imlek di Jakarta.
Tidak boleh cemas dorong motor malam-malam, berikut daftar pom bensin yang membuka 24 jam di Jakarta.
