Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY angkat suata masalah mekanisme pemilu seimbang tertutup yang disodorkan 6 penggugat ke Mahkamah Konstitusi. SBY minta mekanisme pemilu dibicarakan ke khalayak tanpa terburu-buru karena tidak ada kegawatan yang memaksakan sama dalam kritis tahun 1998.
“Apa sekarang ini, saat proses pemilu sudah berjalan, ada sebuah kegawatan di negara kita, seperti keadaan kritis tahun 1998 dahulu misalkan, hingga mekanisme pemilu perlu ditukar di tengah-tengah bisa saja. Tetapi, di periode “tenang”, bagus bila dilaksanakan perembugan bersama, daripada ambil jalan singkat lakukan judical ulasan ke MK,” tutur SBY lewat account Facebook-nya pada Sabtu, 18 Januari 2023.
Sekjen PDIP Sebutkan Partai politik yang Tidak Sepakat Mekanisme Seimbang Tertutup Tukang Membajak Kader Partai Lain
SBY menambah, peralihan mekanisme pemilu sebagai hal yang esensial hingga masyarakat perlu diikutsertakan dan disosialisasikan untuk tentukan mekanisme pemilu.
Fitur Mesin Kapal Cepat dalam Gelaran F1 Powerboat World Championship 2023
“Bila kita akan lakukan peralihan yang memiliki sifat esensial, misalkan konstitusi, wujud negara dan mekanisme pemerintah dan mekanisme pemilu, pada hakekatnya masyarakat perlu dibawa berbicara. Perlu diikutsertakan. Misalkan konstitusi, wujud negara, dan mekanisme pemilu,” katanya.
Dalam artikel secara singkat di Facebook itu, SBY menerangkan ketidaksamaan dari ke-2 mekanisme pemilu itu supaya mempermudah khalayak untuk membandingkan ke-2 nya
MKMK Check Saldi Isra Berkaitan Kasus Perubahan Keputusan
“Mereka harus tahu jika yang dipakai ialah mekanisme seimbang tertutup, mereka harus pilih partai politik yang diharapkan. Seterusnya partai politiklah yang hakekatnya tentukan selanjutnya siapa orang yang hendak jadi wakil mereka. Seimbang terbuka yang diyakini, masyarakat dapat pilih partainya, dapat pilih orang yang dipercaya menjadi wakilnya, atau ke-2 nya ~ partai dan orangnya.”
Wawasan peralihan mekanisme pemilu ada saat 6 penggugat ajukan judicial ulasan ke Mahkamah Konstitusi pada 2022 lalu untuk mengubah mekanisme pemilu jadi seimbang tertutup pada UU Nomor 7 Tahun 2017.
Ke enam pemohon itu adalah Demas Brian Wicaksono yang disebut kader PDIP, Yuwono Pintadi anggota partai NasDem, lalu ke-4 penggugat lain yakni Farurrozi, Ibnu Rachamn Jaya, Riyanto, dan Nono Marjiono sebagai nonpartai.
BPBD: Pengangkutan Kontribusi Logistik Korban Longsor Serasan Natuna Perlu Waktu 3 Hari
2 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Sekjen PDIP Sebutkan Partai politik yang Tidak Sepakat Mekanisme Seimbang Tertutup Tukang Membajak Kader Partai Lain
MKMK Check Saldi Isra Berkaitan Kasus Perubahan Keputusan
Argumen Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector, Ini Keterangan Agunan Fidusia
Peranan dan Peranan Mahkamah Konstitusi, Mardani Ali Sera: Penangguhan Pemilu Harus Keputusan MK, Bukan Pengadilan Negeri
SBY – Megawati Angkat Suara Masalah Penangguhan Pemilu 2024
Masalah Mekanisme Seimbang Terbuka, JK: Golkar yang Pertama Saran
Referensi Informasi
Sri Mulyani Telah Check Transaksi bisnis 6 Perusahaan Punya Rafael Alun
44 menit yang lalu
Arus Transaksi bisnis Ganjil di Rekening Rafael Alun Raih Rp 500 M, PPATK: Peluang Semakin bertambah
44 menit yang lalu
Eko Darmanto Datang di Gedung Merah Putih KPK
4 jam yang lalu
Hari Ini, KPK Check Petinggi Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto
5 jam yang lalu
Berjumpa Rommy PPP, Hasto PDIP: Kantor Kami Tetangga, Tinggal Ketok Pintu
6 jam yang lalu
Gerindra Sebutkan Prabowo dan Surya Paloh Sebelumnya sempat Berbicara Pengabungan Konsolidasi
7 jam yang lalu
Analisis Mayat Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Polri Pakai 2 Sistem Ini
19 jam yang lalu
Kakak Nia Ramadhani Kembali Dicheck KPK dalam Kasus Sangkaan Korupsi Penyediaan Tanah Pulogebang
21 jam yang lalu
TNI AU Menyambut Kehadiran Pesawat Hercules C 130 Type J di Lanud Halim
23 jam yang lalu
Jokowi Bantu KPU Banding atas Keputusan Penangguhan Pemilu oleh PN Jakpus
1 hari kemarin
Sekjen PDIP Sebutkan Partai politik yang Tidak Sepakat Mekanisme Seimbang Tertutup Tukang Membajak Kader Partai Lain
19 jam yang lalu
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik partai yang tolak mekanisme seimbang tertutup dengan mengatakan mereka tukang membajak kader partai lain.
MKMK Check Saldi Isra Berkaitan Kasus Perubahan Keputusan
22 jam yang lalu
Saldi Isra dicheck MKMK karena jadi hakim konstitusi yang membacakan keputusan saat sebelum kalimatnya diganti.
Argumen Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector, Ini Keterangan Agunan Fidusia
3 hari kemarin
Agunan fidusia sebagai pangkal argumen penarikan paksakan kendaraan oleh debt collector. Check ketentuan hukumnya.
Peranan dan Peranan Mahkamah Konstitusi, Mardani Ali Sera: Penangguhan Pemilu Harus Keputusan MK, Bukan Pengadilan Negeri
3 hari kemarin
Mardani Ali Sera menyebutkan keputusan penangguhan Pemilu ialah kuasa MK. Ini peranan dan peranan Mahkamah Konstitusii?
SBY – Megawati Angkat Suara Masalah Penangguhan Pemilu 2024
4 hari kemarin
SBY dan Megawati, dua bekas Presiden Republik Indonesia mulai bicara masalah keputusan Hakim PN Jakarta Pusat yang tunda Pemilu 2024.
Masalah Mekanisme Seimbang Terbuka, JK: Golkar yang Pertama Saran
4 hari kemarin
Wakil Presiden Indonesia kesepuluh dan keduabelas, Jusuf Kalla, mengatakan jika Golkar sebagai partai pertama kali yang menyarankan mekanisme seimbang terbuka.
JK Ungkapkan Maklumat Anies Baswedan oleh Demokrat Telah Diperkirakan SBY Semenjak Bulan Lalu
4 hari kemarin
JK mengatakan SBY telah berencana maklumat pada Anies Baswedan semenjak bulan kemarin.
JK dan SBY Ulas Pengakuan Jokowi Masalah Istana Tidak Campuri Penyalonan Presiden
4 hari kemarin
JK dan SBY memberi respon positif pengakuan Jokowi masalah tidak akan menambahi permasalahan penyalonan presiden.
AHY Kenalkan Anies ke Majelis Tinggi Partai, SBY Tidak Datang
4 hari kemarin
Ketua Umum Demokrat AHY mengenalkan Anies ke Majelis Tinggi Partai. Tetapi sayang, Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY justru tidak datang.
Komisi II DPR akan Panggil KPU untuk Yakinkan Pemilu 2024 Sama sesuai Agenda
4 hari kemarin
Tunda Pemilu 2024, katanya, perlu mengganti Undang-Undang Pemilu. Faksi yang berkuasa mengganti UU ini ialah MK, bukan PN.
Paling populer di Nasional
PPATK Blokir 40 Lebih Rekening Rafael Alun dan Keluarga dengan Nilai Transaksi bisnis Rp 500 Miliar
3 jam yang lalu
Tegur Partai Sempurna Masalah Tuntutan Penangguhan Pemilu, Hasto: Semestinya Membenahi Diri
17 jam yang lalu
KPU Banding Masalah Penangguhan Pemilu 2024, Ini Kata Jokowi
23 jam yang lalu
PN Jakpus Perintahkan Pemilu 2024 Diundur, Ini Tanggapan Jokowi
20 jam yang lalu
Bekas Wakil Ketua KPK Sebutkan Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Wujud Kesombongan Kekuasaan
18 jam yang lalu
19 jam yang lalu
Hasto Sebutkan Megawati Soekarnoputri Telah Kantongi Nama Calon presiden PDIP, Maklumat Menanti Saat yang Pas
16 jam yang lalu
Egianus Kogoya Meninggalkan Paro, Polri Perlebar Penelusuran ke Lanny Jaya
6 jam yang lalu
Kasus Haris Azhar dan Fatia Tidak Bisa Dipidana, Ini Argumennya
19 jam yang lalu
Gerindra Sebutkan Prabowo dan Surya Paloh Sebelumnya sempat Berbicara Pengabungan Konsolidasi
7 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
BPBD: Pengangkutan Kontribusi Logistik Korban Longsor Serasan Natuna Perlu Waktu 3 Hari
2 menit yang lalu
Fadel Muhammad: Kualitas SDM Kunci Majunya Sebuah Negara
29 menit yang lalu
Bekas Pertama Menteri Inggris Tony Blair Jumpai Kembali Jokowi di Istana
34 menit yang lalu
Pemerintahan Wilayah Didorong Punyai Branding yang Kuat
59 menit yang lalu
Sri Mulyani Telah Check Transaksi bisnis 6 Perusahaan Punya Rafael Alun
1 jam yang lalu
Arus Transaksi bisnis Ganjil di Rekening Rafael Alun Raih Rp 500 M, PPATK: Peluang Semakin bertambah
1 jam yang lalu
Up-date Korban Longsor Natuna: 10 Orang Wafat, 42 Lenyap, dan 1.216 Masyarakat Pindah
1 jam yang lalu
Majelis Tinggi Demokrat Ingin Anies Baswedan-AHY, Ini Respon PKS
1 jam yang lalu
Bamsoet Peringatkan Pendayagunaan SDA Didasari Semangat Nasionalisme
1 jam yang lalu
KPK Sebutkan Kasus Kekayaan Tidak Lumrah Rafael Alun Telah Masuk Penyidikan
2 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo
