Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) Mulyanto minta Presiden Joko Widodo alias Jokowi turun tangan menyelesaikan permasalahan di Tubuh Penelitian dan Pengembangan Nasional (BRIN). Ia menyebutkan Jokowi jangan biarkan BRIN ingat telah banyak penemuan pelanggaran dalam penerapan pekerjaan dan perannya.
Bila Jokowi terlambat berlaku, katanya, karena itu BRIN akan menjadi porak-poranda, tidak teratur secara baik, dan performanya terus melorot.
Deretan Youtuber Indonesia Produksi Content Podcast Siapa Selainnya Deddy Corbuzier
Jokowi Yakin IPK Tidak Dampaki Investasi: Pemodal Saksikan Untung Besar atau Tidak
“Keluh kesah dari periset telah banyak yang ada ke khalayak dan paling akhir bahkan juga terjadi perselisihan dengan Komisi VII DPR RI,” kata Mulyanto dalam penjelasannya, Rabu, 1 Februari 2023.
Mulyanto menyebutkan komisinya ikut menekan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melangsungkan interograsi ihwal bujet tahun 2022. Terutamanya yang terkait dengan program bungkusyarakatan.
“Presiden Jokowi harus turun tangan membenahi beragam persoalan BRIN ini saat sebelum telat. Presiden tidak boleh biarkan terlalu lama dan makin tersuruk,” katanya.
Pejabat PKS Bertandang ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Persaudaraan Saja
Ia menerangkan, periode peralihan BRIN yang telah lebih dari 2 tahun itu tidak berhasil mengkonsolidasikan kelembagaan yang integrasi dan terintegrasi. Dia menjelaskan ada kelihan periset di sana-sini berkenaan pengaturan Sumber Daya Manusia, organisasi, permodalan dan bujet penelitian, rencana program, perlengkapan, sampai infrastruktur penelitian.
Bahkan juga, katanya, bangku dan ruangan kerja juga tidak juga usai. Belum juga permasalahan ihwal jalinan di antara BRIN dengan instansi pemakai penelitian, baik kementerian tehnis, industri, atau wilayah.
Dengan keadaan itu, Mulyanto pastikan kemampuan implikasi program BRIN benar-benar kurang kuat. Hingga, resapan bujet rendah dan ada banyak kasus.
“Instansi super bodi dan sentralistik ini ibarat jalan sempoyong dan memulai mempreteli beberapa fungsi yang menempel dari instansi penelitian asal yang menyatu didalamnya,” kata Mulyanto.
Awalnya, di pertemuan dengar opini Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN Seperti Tri Handoko muncul tekanan supaya pemerintahan menukar Seperti.
Informasi Seterusnya
Jokowi Yakin IPK Tidak Dampaki Investasi: Pemodal Saksikan Untung Besar atau Tidak
4 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Jokowi Yakin IPK Tidak Dampaki Investasi: Pemodal Saksikan Untung Besar atau Tidak
Pejabat PKS Bertandang ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Persaudaraan Saja
Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Jika Barangnya Ada, Tentu Diketemukan
Rekam Tapak jejak Budiman Sudjatmiko, Bekas Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Dusun ke Jokowi
Jokowi Berikan Sikap Sah Selesai IPK Jeblok: Meminta Aparatur Proses Pidana Tanpa Pandang Bulu-bulu
Masalah Tuntutan Export Nikel di WTO, Bahlil: Mana Dapat Bapak Jokowi Dibentak Sama Negara Lain
Jokowi yakini jebloknya Index Pemahaman Korupsi (IPK) Indonesia pada 202 tidak punya pengaruh pada cuaca investasi di Indonesia.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyongsong pejabat Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar,
Jokowi memberi komentar politis masalah Harun Masiku, politisi PDI Perjuangan yang telah jadi buronan KPK sepanjang nyaris tiga tahun.
Bekas aktivis mahasiswa yang sekarang jadi politisi PDIP. Berikut profile Budiman Sudjatmiko.
Presiden Jokowi mengingkatkan aparatur penegak hukum untuk mengolah perlakuan pidana tanpa pandang bulu-bulu dan tanpa pilih kasih.
Bahlil kembali membuka suara masalah tuntutan Uni Eropa lewat WTO atas peraturan penghentian export nikel yang sudah dilakukan RI semenjak 2019.
Pengecekan hakim Mahkamah Konstitusi dipandang harus melalui ijin Presiden Jokowi lewat Beskal Agung.
BKKBN menjelaskan jumlah kekuatan kasus stunting di Jakarta sentuh 14 %. Angka ini sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Dalam perayaan 1 Era Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf ucapkan pidato yang berkobar-kobar.
Partai Kebersamaan Indonesia (PSI) mencela tindakan beberapa masyarakat yang bubarkan penerapan beribadah di Gereja Pantekosta di Indonesia (GpdI), Metland, Cileungsi, Jawa Barat pada Minggu, 5 Februari 2023.
